You are here
Home > Ekobis

Joko Widodo ke Sandi: Makin Banyak Impor, Khawatir Pak

Foto: Dok. Tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno

Saat kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno bertemu Joko Widodo. Cuma, pria tersebut bukanlah Joko Widodo kompetitor Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto di pilpres 2019 nanti, melainkan seorang pengusaha cor logam. Saat bertemu Sandiaga, Joko Widodo curhat soal ancaman impor terhadap industri cor logam kelas UKM. "kalau dolar naik, harga logam bahan baku logam pun ikut naik. Belum lagi makin banyak impor. Ini yang membuat kami khawatir, Pak. Impor ancaman serius bagi industri cor logam kecil dan menengah," curhat Joko Widodo kepada Sandiaga di sentra industri cor logam di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam keterangan tertulis dari tim BPN Prabowo-Sandi, Sabtu (29/12/2018). Merespons keluhan Joko Widodo, Sandiaga menegaskan dirinya bersama capres Prabowo Subianto akan fokus pada perbaikan ekonomi. Pria yang beken disapa Sandi itu berjanji akan mendorong pelaku UKM menjadi pengusaha besar. Selain itu, Sandi berjanji mengutamakan pengembangan industri kecil dan menengah. "Kami akan menggenjot produksi nasional. Indonesia kaya. Tapi mengapa kok kita masih terus berutang dan impor? Jika berutang terus, kita makin mudah didikte. Bangsa ini hanya akan menjadi penonton, bukan pemain. Insya Allah, Pak Joko Widodo, kami akan utamakan industri kecil dan menengah semakin hebat ke depannya, bukan terpuruk. Karena UMKM adalah penggerak ekonomi sesungguhnya," kata Sandi. Selain dengan Joko Widodo, Sandi sempat berbincang-bincang dengan warga dan tokoh masyarakat perwakilan desa di Klaten Utara, Ngawen, Klaten Tengah, dan Karanganom. Di sana, warga mengeluhkan harga bahan kebutuhan pokok yang terus naik dan sulitnya mencari lapangan kerja. Sumber: Detik.com

Program 1 Juta Rumah Jokowi Capai Target

Foto: Pool/Kementerian PUPR

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki Program Sejuta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Program yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah diluncurkan sejak tahun 2015 lalu. Sejak diluncurkan tahun 2015, program pembangunan sejuta rumah tiap tahun belum pernah mencapai target. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pada tahun 2015 hanya sebesar 699.770 unit, kemudian pada 2016 sebesar 805.169 unit, dan pada 2017 kemarin sebesar 904.758 unit. Dirjen penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, ada tiga permasalahan yang membuat salah satu bagian dari program nawacita ini sulit terealisasi. Pertama adalah makin mahalnya harga tanah, kedua adalah regulasi, dan ketiga ialah pembiayaan. Namun kendala-kendala itu nampaknya terus diperbaiki oleh pemerintah. Kementerian PUPR pernah menyatakan, sejumlah kebijakan deregulasi yang dilaksanakan pemerintah mulai terimplementasi di daerah sehingga dari sisi pembiayaan jadi lebih baik. Upaya tersebut di antaranya lewat penyederhanaan dan kemudahan perizinan serta perizinan pembangunan perumahan MBR seperti penghapusan, penggabungan, percepatan dan kemudahan perizinan juga non perizinan. Selain itu, dari sisi kemampuan memiliki hunian, alokasi anggaran subsidi juga lebih banyak tahun ini khususnya bagi MBR, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Penguatan pasokan lahan untuk perumahan lewat pencadangan lahan atau landbank, hingga pemanfaatan tanah negara juga dilakukan pemerintah untuk program ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu pun akhirnya membuahkan hasil di tahun 2018 ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2018 ini akhirnya Program Sejuta Rumah Jokowi bisa tembus target. Ini merupakan capaian positif bagi pemerintah. "Per 10 Desember 1.091.255 unit, itu update 10 Desember," kata Khalawi Abdul Hamid di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/12) beberapa waktu lalu. Khalawi mengatakan, program ini merupakan program bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masing-masing pihak itu ikut mendorong agar Program Sejuta Rumah ini bisa sesuai dengan target. "Dalam gerakan baik pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat bersama-sama mendorong. Karena komponennya itu," ungkapnya. Khalawi menuturkan, dalam Program Sejuta Rumah kontribusi pemerintah

Making Indonesia 4.0 Wujudkan Perekonomian Terkuat di Dunia

Foto: Menperin (Okezone)

Pemerintah telah meluncurkan strategi Making Indonesia 4.0 yang diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pada era globalisasi ini. Langkah strategis tersebut menjadi agenda nasional untuk diimplementasikan secara kolaborasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif. “Jadi, visi pembangunan industri memang harus bersifat jangka panjang. Di dalam Making Indonesia 4.0, aspirasi besarnya adalah mewujudkan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Senin, (1/1/2019). Menperin mengemukakan, peta jalan tersebut mampu merevitalisasi industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di era digital. Adapun lima sektor yang telah dipilih dan mendapat prioritas pengembangan untuk menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri 4.0, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri automotif, industri kimia, dan industri elektronika. “Kelima sektor tersebut dipilih berdasarkan hasil studi, karena dari lima sektor itu mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60% dan 60% tenaga kerja di industri dari lima sektor tersebut. Bahkan, kalau kita berbicara global product, 60% yang beredar di dunia adalah produk dari lima sektor itu,” paparnya. Namun demikian, menurut Airlangga, sektor industri lainnya bukan berarti tidak berperan penting. Penerapan industri 4.0 tidak akan meninggalkan sektor yang saat ini masih menggunakan teknologi di era industri 1.0-3.0. “Misalnya industri tenun yang memakai ATBM atau industri batik dengan canting. Terhadap sektor tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memproteksi, seperti investor asing tidak boleh masuk di situ atau masuk daftar negatif investasi,” jelasnya. Menperin menambahkan, implementasi industri 4.0 diyakini meningkatkan produktivitas dan kualitas secara lebih mudah dan maksimal. “Namun, seiring dengan kita mendorong ke arah teknologi industri 4.0, kita harus juga membangun device, network, dan application (DNA) di dalam negeri,” tegasnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pembangunan Digital Capability Center (DCC). “Jadi, mereka yang belum menerapkan atau bagi sektor industri kecil dan menengah (IKM), mereka bisa

Sri Mulyani: Waspada dan Hati-hati di Tahun ini

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyambut pergantian tahun ini dengan optimis. Namun dirinya juga mengingatkan agar berhati-hati dan waspada dalam menghadapi tahun baru ini. “Kita Sambut 2019 dengan Optimisme namun tetap waspada dan hati-hati. Selamat Tahun Baru para penjaga Keuangan Negara,” ujarnya dikutip dari instagram Sri Mulyani, Selasa (1/1/2019) Sri Mulyani juga mengatakan, 2018 bukanlah tahun yang mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti ekonomi global, harga komoditas, arus modal dan nilai tukar bergejolak tinggi, suku bunga global dan dalam negeri mengalami kenaikan, serta perdagangan global masih lesu dan tidak menentu, dan ancaman kejahatan perpajakan, penyelundupan narkoba, dan perdagangan illegal terus mengancam. Tidak sampai disitu, bencana alam yang menimpa beberapa daerah serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga ditimpa musibah dengan tewasnya 21 jajaran Kemenkeu dalam kecelakaan pesawat. Semua itu dinilainya dapat menjadi alasan untuk patah semangat. “Namun kita dan Indonesia tidak pernah menyerah, Indonesia bahkan menjadi tuan rumah event internasional bergengsi, seperti Asian Games dan Para Games, dan Pertemuan Tahunan IMF/World Bank yang semuanya berjalan dan berhasil sukses. Dunia menghargai dan menghormati Indonesia,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari laman facebook pribadinya, Jakarta, selasa (1/1/2019). Mulyani juga menambahkan, sebanyak 37 penghargaan telah diraih pada 2018, baik dari lembaga internasional, seperti World Government Summit, Global Capital-Euromoney, Global Market, serta prestasi internasional lainnya. Selain Internasional, beberapa penghargaan juga diraih, seperti KPK, Ombudsman, MENPAN RB, dan penghargaan nasional lainnya. “Kita tidak akan dan tidak boleh berhenti berprestasi karena ini adalah wujud nyata kecintaan kita kepada Indonesia,” jelasnya. Atas pencapaian yang telah diraih, Sri Mulyani kerap mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkeu dengan dukungan kelurga. Serta para pekerja di kantor pelayanan, di lapangan, di kantor wilayah, di perbatasan, di laut lepas, dan di kantor pusat. “Terima kasih atas dedikasi dan keikhlasan semua dalam menjalankan tugas. Kita jaga estafet tanggung jawabmenuju cita-cita kemerdekaan, terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wapres Kalla, sehingga

Grab Kena Hukuman Kompensasi di Vietnam, Ada Apa?

Ilustrasi GrabCar (KOMPAS.com)

Pengadilan Vietnam pada Jumat (28/12/2018) lalu menjatuhkan sanksi untuk perusahaan aplikasi transportasi Grab. Grab harus membayar kompensasi kepada sebuah perusahaan taksi lokal dengan nilai lebih dari 200.000 dollar AS lantaran membuat perusahaan mengalami kerugian. Ini akibat ketatnya persaingan antara taksi lokal dengan perusahaan teknologi tersebut. Dikutip dari Strait Times, Senin (31/12/2018) perusahaan yang berbasis di Singapura yang meluncurkan layanan di Vietnam pada tahun 2013 tersebut telah terlibat sengketa hukum dengan Vinasun, sebuah penyedia jasa taksi di Vietnam sejak Mei lalu. Vinasun menuduh berkurangnya keuntungan mereka sebesar 1,8 juta dollar AS lantaran masuknya Grab ke pasar transportasi Vietnam. Pengadilan Ho Chi Minh City kemudian memutuskan, Grab harus membayar kompensasi kepada Vinasun dengan nilai 206.000 dollar AS lantaran telah melakukan pelanggaran terkait bisnis transportasi. Media lokal mewartakan, aktivitas Grab menyebabkan kerugian bagi Vinasun. Namun, karena tidak ada bukti konkrit untuk membuktikan Grab sebagai satu-satunya sumber kerugian perusahaan Vietnam tersebut, hakim menyatakan tidak ada alasan untuk menuntut kompensasi penuh 1,8 juta dollar AS. Pimpinan Grab Vietnam Jerry Lim menyatakan, keputusan hakim sebagai contoh buruk yang mengizinkan perusahaan tradisonal menuntut kompetitornya alih-alih meningkatkan inovasi agar setara sehingga bisa meningkatkan kompetisi di industri teknologi setempat. "Hal ini merupakan kemunduran besar bagi pengusaha teknologi pekerja keras di Vietnam," ujar dia. "Sangat menyedihkan bahwa taktik Vinasun yang anti kompetitif justru berhasil," jelas dia lebih lanjut. Sumber: Kompas.com

4 Tren Teknologi di 2019?

Pengunjung booth Samsung merasakan pengalaman memakai Gear VR. (Kompas.com)

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi kian maju. Kegiatan di beberapa bidang pun bertransisi dari tradisional menjadi digital dengan sebuah adaptasi teknologi. Menurut Lenovo, tahun 2019 nanti diperkirakan akan menjadi panggung untuk tren teknologi dan perangkat kecerdasan buatan dengan mengandalkan konektivitas yang serba digital. Berikut 4 prediksi teknologi yang disampaikan oleh pabrikan asal China tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno, Jumat (28/12/2018). 1. Perangkat serba cerdas Berdasarkan riset yang dilakukan Lenovo, efisiensi waktu dan kenyamanan merupakan hal pertama yang disorot dalam kemajuan teknologi tahun depan. Hal ini bisa tercipta dari model rumah cerdas yang terintegrasi dengan perangkat pintar, seperti speaker dengan kemampuan voice recognition dan voice assistant, untuk mengakses berbagai informasi tanpa harus menyentuh perangkat. Di sisi produktivitas kerja, kemajuan teknologi, menurut Lenovo, juga bisa mengakomodasi budaya pekerja milenial. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan budaya karyawan, Lenovo memprediksi 2019 nanti bakal marak ruang kerja interaktif bak co-working space sebagai solusi untuk para generasi Z yang fasih teknologi. Lenovo juga memprediksi akan banyak perangkat yang memanfaatkan teknologi cloud, seperti vending machine, aksesoris komputer, serta maraknya pemberkasan dengan sistem digital atau paperless documentation. 2. IoT, AI, AR, dan VR Menurut Lenovo, perkembangan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), Augmented Reality (AR) dan Virtul Reality (VR) juga diprediksi bakal ramai digunakan untuk kegiatan di berbagai ranah lingkungan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ritel. Di lingkungan kesehatan, penggunaan perangkat IoT yang dipadukan dengan AI akan senantiasa mempermudah aktifitas diagnosa rumah sakit. Beberapa diagnosa tersebut seperti pemeriksaan kesehatan secara remote, mendiagnosa tumor, dan mengakses berbagai macam perangkat IoT basis kedokteran yang terhubung dengan jaringan. Di sisi lain, pada bidang pendidikan, AR dan VR dapat dipakai untuk membawa para siswa ke lingkungan buatan, melalui sebuah perangkat seperti kacamata virtual, agar bisa mempelajari alam tanpa harus mengunjunginya. Tak ketinggalan bisnis ritel juga diprediksi akan disambangi teknologi IoT dan AI untuk mempermudah penguna berbelanja melalui otomatisasi

Kominfo Cabut Izin Frekuensi Firstmedia, Internux, dan Jasnita

Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz milik PT First Media (KBLV), PT Internux ( Bolt) serta Jasnita. Menurut Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, keputusan ini diambil karena ketiga perusahaan ini tidak dapat membayar tunggakan yang dibebankan. " Kominfo hari ini melakukan pengakhiran penggunaan penggunaan pita frekuensi pd 3 operator. Keputusan ini diambil karena ketiga operator ini tidak dapat memenuhi kewajiban," ungkap Ismail dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jumat (28/12/2018). Untuk Firstmedia dan internux keputusan ini diambil melalui dua keputusan menteri, dengan kata lain, kedua operator ini secara resmi tidak lagi bisa menggunakan pita frekuensi 2,3 GHz untuk layanan telekomunikasi. Sebelumnya, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux berjanji akan melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 Ghz kepada pemerintah. Proposal pembayaran tersebut diajukan pada, Senin (19/11/2018) bulan lalu setelah melewati masa tenggat pembayaran yang diberikan Kominfo. Dalam proposal tersebut, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyanggupi untuk membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. PT Internux memiliki tunggakan BHP frekuensi pita 2,3 GHz sebesar Rp 343,57 miliar dan First Media sebesar 364,84 miliar selama tahun 2016 hingga 2017. Sesuai Pasal 21 Ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018 dinyatakan bahwa pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna mesti dicabut izin pengunaannya. Sementara tanggal terakhir pelunasan tunggakan pada 17 November 2018 lalu. First Media dan Internux merupakan dua dari enam perusahaan pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada 2009 lalu dan izin penggunaan akan berakhir pada 2019 mendatang. Jaringan First Media diselenggarakan di Zona 1, yaitu wilayah Sumatera bagian utara dan Zona 4 di Jabodetabek dan Banten. Sementara jaringan Internux beroperasi di Zona 4, yakni Jabodetabek dan Banten. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kominfo Resmi Cabut Izin Frekuensi

Mularis Djahri Lirik Investasi Padat Karya

Mularis Djahri, Calon Wali Kota (Cawako) Palembang melirik peluang investasi padat karya, untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan menekan tingginya angka pengangguran di Palembang. Menurut Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Daryatmo ini, lemahnya daya beli masyarakat menjadi tolak ukur tingkat perekonomian di Palembang yang memburuk. Persoalan ini diperparah dengan banyaknya warga Palembang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehinggga berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Palembang. "Perlu adanya terobosan investasi padat karya, harus banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan dan mampu menampung pekerja warga Palembang," ujar Mularis Djahri, kepadaLiputan6.com, ditulis Senin (26/3/2018). Sektor padat karya, lanjut Cawako nomor urut 4 ini, diyakini bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Palembang. Bersama Calon Wakil Wali Kota (Cawawako) Palembang Saidina Ali, mereka juga akan menyediakan program 1 RT 4 Wirausaha Baru atau disebut 1RW4NA. “Program 1RW4NA akan menciptakan wirausaha baru, karena kita akan membantu permodalan hingga Rp 25 Juta tanpa agunan,” katanya. Menurut Mularis Djahri, program ini bisa merangkul Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang, agar lebih mudah mengembangkan usahanya. Para warga juga bisa mandiri dan meningkatkan perekonomiannya. “Daya beli warga Palembang semakin menurun, ditambah harga kebutuhan pokok yang meningkat. Hal inilah yang kita perhatikan, untuk kesejahteraan warga Palembang,” ujarnya.

Top